Duh, Ombudsman Masih Temukan Guru Berpenghasilan di Bawah UMP

Agregasi Antara, · Senin 31 Juli 2017 19:05 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 31 65 1747225 duh-ombudsman-masih-temukan-guru-berpenghasilan-di-bawah-ump-1RJbyhZN5F.jpg Foto: Ilustrasi Okezone

TERNATE - Ombudsman Perwakilan Maluku Utara menemukan fakta ketidakjelasan pembayaran honor bagi guru sekolah baik negeri maupun swasta. Hal ini menyebabkan penghasilan para guru tersebut di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat.

Hal tersebut dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, Sofyan Ali.

"Meskipun ada dana BOS, dana hibah, dana rutin, komite, uang penerimaan siswa baru, uang ujian atau ulangan dan DAK, observasi di Kota Ternate menunjukkan adanya ketidakjelasan status dan pembayaran gaji guru honor maupun tenaga honorer lainnya, serta gaji honorer masih di bawah UMP," ungkap dia, Senin (31/7/2017).

Selain itu, ungkap dia, ada pula keterlambatan pembayaran gaji serta tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi bagi para guru. Ia juga menemukan keterlambatan pencairan dana BOS dan pembiayaan sekolah yang bersumber dari pungutan pada orang tua siswa oleh komite sekolah.

"Tidak jelasnya ketersediaan alokasi dana rutin untuk sekolah, ketidakjelasan perencanaan dan penganggaran sekolah. Bahkan, masalah pembiayaan dana BOS SMA dan SMK disamakan, sementara tingkat kebutuhan per siswa berbeda," katanya lagi.

Sofyan juga membeberkan masih adanya biaya-biaya yang dibebankan pada siswa dan orang tua siswa di luar biaya rutin yang dibayarkan setiap bulan tersebut. Contoh biaya itu antara lain pengecatan kelas, biaya olahraga, uang keterampilan, dan dana OSIS.

Ia menilai laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga tidak transparan. Di Ternate, Sofyan juga membahas soal kurangnya tenaga pengajar, sarana dan prasarana sekolah. Bahkan, masih ditemukan adanya sekolah yang dijadikan sebagai sumber pendapatan yayasan.

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara harus membangun sistem monitoring online tentang usulan, realisasi pembayaran, dan pertangungjawaban tunjangan guru, dana BOS, dana rutin dan DAK," ujar dia.

Bahkan, kata dia, dalam pencairan dana BOS seharusnya tak lagi melalui rekening Dikbud Provinsi, melainkan langsung ke rekening sekolah sebagaimana terlampir dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS.

"Bendahara Umum Daerah harus menyalurkan dana BOS secara langsung ke rekening sekolah menggunakan mekanisme sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri," tandasnya.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini