Share

Korupsi Kelembagaan di Indonesia Belum Berhenti

Minggu 08 Februari 2015 16:27 WIB
https: img.okezone.com content 2015 02 08 65 1103005 korupsi-kelembagaan-di-indonesia-belum-berhenti-pa4zlgBO57.jpg KPK didirikan untuk memberantas korupsi. (Foto: dok. Okezone)

TERLIBATNYA penguasa, pengusaha hingga partai politik dalam berbagai kasus korupsi menimbulkan kerancuan yang luar biasa terkait norma dan kepatutan hukum. Lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi alat untuk memberantas korupsi justru makin memperlihatkan citranya sebagai lembaga yang juga terbelit korupsi. Tidak mengherankan apabila kekecewaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga penegak hukum kian menonjol. Sementara di mata internasional, korupsi di Indonesia justru semakin buruk dan semakin marak meski penegakan hukum atasnya juga gencar dilakukan.

Langkah-langkah penguatan lembaga pemerintahan dan penegak hukum ternyata belum memberikan hasil yang diharapkan. Ironisnya, aparat yang seharusnya menjadi ujung pedang dalam memerangi korupsi justru terseret menjadi tersangka pelaku. Alih-alih melakukan penguatan lembaga, citra kelembagaan malah makin tersungkur.

 

Upaya Pembersihan dan Efek Jeranya Tidak Berjalan

Pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi adalah agenda demokratisasi yang difokuskan untuk mencegah kemandekan atau krisis dalam penegakan hukum dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak dapat dihindari jika sumber dari tidak berjalannya agenda tersebut adalah perilaku korup dari aparat pemerintahan sendiri. Dalam berbagai kasus, perilaku korup ini justru didukung oleh sebagian pengusaha.

Korupsi terjadi bukan hanya ketika seseorang menduduki jabatan publik atau pemerintahan melainkan jauh-jauh hari sejak pencalonan orang tersebut. Modus operandinya pun selalu berubah-ubah dan bertahap. Implikasinya adalah terjadi kesulitan dalam upaya mencari dan menemukan bukti secara prosedural. Ditambah lagi dengan adanya keterkaitan antara perilaku korupsi dan persoalan situasi politik yang sedang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa perlu disadari pemerintahan yang bersih itu tentu tidak dapat dipisahkan dari politik, sosial dan ekonomi yang bisa saja menjadi implikasi maupun latar belakangnya.

Peningkatan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik juga semakin meluas dan sistemik. Dari sekian banyak kasus korupsi kelembagaan, baru beberapa kasus yang sampai ke meja hijau. Kondisi ini tidak terlepas dari sulitnya aparat penegak hukum untuk menjangkau dan menuntaskan kasus tersebut, sekalipun jelas bahwa dampak dari perilaku korupsi merugikan perekonomian masyarakat dan negara. Dalam perjalanannya, sesama lembaga penegak hukum pun saling menjatuhkan. Padahal, pada dasarnya lembaga-lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang tidak jauh berbeda dalam memerangi dan memberantas korupsi.

Apakah yang Diperbaiki?

Sulitnya pemberantasan dan banyaknya intervensi dalam memberantasi korupsi semakin menguatkan anggapan bahwa korupsi di Indonesia telah membudaya dan sistematis. Akan tetapi, perlu untuk diketahui walaupun keadaan lembaga penegak hukum saat ini masih lemah dalam memerangi korupsi, bukan berarti pemberantasan korupsi akan mati. Sebagai mahasiswa, saya berani berasumsi bahwa upaya penguatan lembaga penegak hukum sebelumnya atau yang dilakukan saat ini masih tergolong cacat dan justru memberikan ruang terjadinya korupsi.

Penguatan lembaga tentu tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak diimbagi oleh sumber daya manusia yang kredibel, bermoral, dan bermartabat. Langkah ini sebenarnya sebagai salah satu upaya agar aparat yang seharusnya menjadi ujung pedang dalam memerangi korupsi tidak terseret menjadi pelaku korupsi. Tanggung jawab secara kelembagaan seyogianya selalu diperhatikan dalam hal meningkatkan integritas untuk mengurangi korupsi sehingga sangat dimungkinkan terjadinya check and balances.

Selain itu pula aparat penegak hukum harus selalu konsisten dalam menyelesaikan dan menjerat semua pelaku korupsi tanpa adanya kembali diskriminasi dan tawar-menawar. Lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam memerangi korupsi tetap menjaga kehormatan lembaga, koordinasi yang terbuka serta transparansi dalam melaksanakan tugas. Sudah terlambat untuk membodohi masyarakat, karena masyarakat pun semakin cerdas untuk menilai dan semakin berani untuk mengambil sikap.

Yohanes Paulus Atarona Kadus

Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini