Memperkuat Integritas KPK

Senin 05 Januari 2015 10:08 WIB
https: img.okezone.com content 2015 01 05 65 1087755 memperkuat-integritas-kpk-Rnwc2eVkD5.jpg Integritas KPK dapat diperkuat dengan dukungan penuh pemerintah. (Foto: dok. Okezone)

SEPERTI biasa, masyarakat selalu merasa senang manakala tahun baru tiba. Berbagai aktivitas penuh seremoni menjadi bagian yang seakan wajib dilakukan. Disadari atau tidak, perayaan akhir tahun itu menyimpan luka lama yang "mengoreng" bernama korupsi.

Korupsi menjadi persoalan yang pasti ada. Bahkan terus ada di bangsa ini. Korupsi tidaklah melihat situasi maupun kondisi. Entah itu lebaran, Ramadan juga tahun baru sekalipun. Kenapa? Sebab, korupsi bukan soal waktu melainkan kesempatan dan keberanian. Kesempatan mengandaikan tidak ketatnya pengawasan terhadap perilaku korup di segala lini kekuasaan bangsa ini. Sedangkan keberanian, mengandaikan tidak takutnya seseorang untuk mengambil hak milik negara sehingga dibutuhkan keberanian lebih untuk mengatasi seorang pemberani bernama koruptor.

Dan sikap pemberani yang lebih dari keberanian koruptor hanya dimiliki oleh lembaga negara bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang berdiri sejak 2004 ini, tercatat telah berhasil melakukan penyelidikan 660 perkara, penyidikan 405 perkara, penuntutan 322 perkara, inkracht 281 perkara, dan eksekusi 291 perkara. Hal ini tentu menjadi prestasi yang harus diapresiasi. Melalui KPK-lah kita dapat melihat borok penyalahgunaan kekuasan yang dilakukan oleh elite politik bangsa ini.

Sayangnya, pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai tindakan "pengerdilan" terhadap peran KPK sering menjadi penghambat laju pemberantasan korupsi di bangsa ini. Mirisnya, hambatan tersebut sering datang dari sesama institusi pemerintahan di negeri ini.

Kasus terbaru adalah masalah pemberian remisi terhadap terpidana korupsi. Melalui Kementerian Hukum & HAM, pemerintah memberikan remisi kepada 49 narapidana korupsi. Dari jumlah itu, 18 narapidana diberi remisi atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, sedangkan 31 lainnya berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 99 Tahun 2012. Atas dasar keputusan remisi itulah, muncul asumsi bahwa pemberantasan korupsi masih belum dapat dilepaskan dari praktik politik dalam penegakan hukum di bangsa ini.

Menurut penulis, pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi jelas menimbulkan dampak negatif terhadap integritas KPK. Antara lain, pertama, melemahkan kepercayaan masyarakat. Jelas, pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi akan melemahkan kepercayaan masyarakat tentang konsistensi pemerintah dalam menanggulangi kasus korupsi di bangsa ini. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut dipicu oleh keberadaan "dua lidah" pemerintah. Satu sisi mengampanyekan pemberantasan korupsi, sedangkan di sisi lain memberikan kebebasan terhadap koruptor. Akibatnya, kepercayaan terhadap KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi melemah.

Kedua, menganggap remeh hukum. Memberi remisi berarti memberi kebebasan terhadap koruptor. Hal ini sekaligus memberikan kenyamanan bagi koruptor untuk leluasa melakukan tindakan korup. Sebab, hukum yang dijatuhkan menyimpan "nilai tawar" untuk diperjualbelikan. Walhasil, pelaku korup akan merasa nyaman dan tenang tanpa tekanan hukum.

Seyogianya, melawan perilaku korup menjadi kesadaran kita bersama. Sebab, korupsi adalah kejahatan paling kejam di muka bumi ini. Kejam karena tanpa mengalirkan darah, semua orang dapat terbunuh. Dari yang hidup sampai yang belum hidup sekalipun (bayi dalam kandungan).

Memang, tidak dapat dimungkiri bahwa secara aturan hukum, pemberian remisi dibenarkan. Akan tetapi, tidak ada satu poin pun yang menekankan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan remisi terhadap koruptor. Seharusnya pemerintah mendukung langkah KPK dengan memberatkan hukuman terpidana korupsi. Sebab, tindakan Korup tidaklah sama dengan kejahatan kriminal biasa. Korupsi adalah kejahatan kriminal luar biasa (extraordinary crime). Bahkan, United Nations Convention Agaisnt Corruption (UNCAC) mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (human rights crime) dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity).

Oleh sebab itulah, dibutuhkan komitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu dari semua elemen masyarakat kita. Dengan demikian, integritas KPK semakin kuat untuk terus memberantas korupsi tanpa pengerdilan wewenang baik melalui pembatasan tugas maupun politisasi hukum. Wallahu a’lam Bisshawab.

Muhamad Nasihudin

Mahasiswa Fakultas Syari’ah & Hukum

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

 

Kampus Okezone menerima kiriman berita seputar kegiatan kampus, artikel opini, foto dan karya lainnya dari civitas akademika. Karya haruslah asli, bukan jiplakan dan belum pernah dipublikasikan di media lain. Kirimkan karya beserta identitas dan foto pendukung ke alamat kampus.okezone@mncgroup.com.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini