JAKARTA - Sejak 2010, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) memberikan program Persiapan Kepala Sekolah (PPKS) untuk mencetak kepala sekolah yang siap dan handal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Sayangnya, program tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Sebab, hingga saat ini hanya 35 persen alumni PPKS yang memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) akhirnya menjadi kepala sekolah.
Kondisi tersebut mendapat perhatian pakar pendidikan, Itje Chodijah. Menurutnya, guru yang sudah mendapatkan pelatihan namun tidak diangkat sebagai kepala sekolah bisa berkiprah menjadi penggerak di sekolah masing-masing.
"Mereka pasti sudah memiliki kepemimpinan yang baik. Walaupun akhirnya ada perubahan di daerahnya, mereka tetap menjadi pemimpin pembelajar yang tak formal," ujarnya dalam Kopi Darat Diskusi Pendidikan ACDP di Kemdikbud, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Permasalahan lainnya adalah terkait kepala sekolah yang dipindah dari satu sekolah ke sekolah lain dalam kurun waktu yang singkat. Menurut Itje, hal tersebut memang tak bisa dihindari. Namun, kepala sekolah yang terampil dan mau melibatkan masyarakat dan guru selama kepemimpinannya akan meninggalkan kebiasaan yang bisa diteruskan.
"Walaupun berganti kepala sekolah lagi, tetapi jika itu sudah menjadi kultur dan kebiasaan akan tetap menjadi inti kegiatan belajar mengajar do sekolah," terangnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh seorang kepala sekolah di SDN Sumbergondo 2 Batu, Sri Winarni. Selama kepemimpinannya sejak Juli 2014, dia rutin melakukan komunikasi kepada guru maupun komite sekolah menyangkut program yang dijalankan.
"Jadi kalau sewaktu-waktu saya dipindahkan, program akan terus berlanjut. Komunikasi itu sangat penting. Saya dalam sebulan bisa rapat dengan guru tiga sampai empat kali," tutupnya.
Ikuti try out online SBMPTN 2016 Okezone di laman: tryout.okezone.com pada 25 April-10 Mei. Ada hadiah menarik bagi peserta dengan nilai tertinggi, lho!
(Rifa Nadia Nurfuadah)